Jambi – Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Feri Juliantono, secara resmi membuka Kongres V Serikat Petani Indonesia (SPI) yang digelar di Asrama Haji, Kota Baru, Kota Jambi pada Selasa, 22 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Feri menyatakan dukungan terhadap sinergi antara SPI dan Kementerian Koperasi, terutama melalui Koperasi Petani Indonesia (KPI). Ia berharap kerja sama ini menjadi motor penggerak ekonomi baru yang berbasis pada kekuatan petani.
“Koperasi petani nantinya bisa menjadi mitra dari Koperasi Desa Merah Putih untuk menyalurkan hasil produksi petani ke pasar dalam maupun luar negeri. Ini adalah awal perjuangan reforma agraria yang bertemu dengan gerakan koperasi,” ujar Feri.
Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, yakni untuk menjadikan rakyat sebagai subjek utama dalam kegiatan ekonomi nasional.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta kongres mengeluhkan aktivitas Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dinilai meresahkan petani. Salah satu petani menyampaikan bahwa sejak Satgas PKH beroperasi, banyak lahan petani yang dipasangi plang dan dilarang dipanen.
“Semenjak ada Satgas PKH, semua panen dihentikan. Dari ujung Tanjungjabung Timur sampai Kerinci sudah dipasang plang. Kami mohon kepada Pak Wamen agar membantu masyarakat,” ujar seorang petani dalam forum.
Menanggapi keluhan tersebut, Feri meminta SPI melakukan pendataan terhadap lahan-lahan yang terdampak. Ia menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara SPI dan Satgas PKH untuk mencari solusi bersama.
“Silakan data secara detail lokasi dan kronologinya. Nanti kami atur pertemuan agar bisa klarifikasi langsung ke Satgas PKH. Mana lahan milik rakyat, mana yang milik perusahaan, harus diidentifikasi dengan jelas,” katanya.
Feri menegaskan bahwa ia mendukung langkah inventarisasi lahan oleh SPI, dan akan mendorong dialog terbuka agar konflik agraria tidak merugikan petani.
Basis Perjuangan Petani
Sementara Ketua Umum SPI, Henry Saragih menegaskan bahwa Jambi dipilih sebagai tuan rumah kongres bukan tanpa alasan. Ia menyebut Jambi sebagai salah satu daerah basis perjuangan petani yang telah memperjuangkan dan mempertahankan lahan seluas hampir 160 ribu hektare.
“Kongres ini adalah forum musyawarah tertinggi dari ribuan organisasi petani di seluruh Indonesia. Kita tegaskan kembali perjuangan untuk reforma agraria sejati dan kedaulatan pangan,” kata Henry Saragih.
Ia juga menyatakan bahwa SPI pada dasarnya mendukung pembentukan Satgas PKH, namun mendesak agar kebijakan tidak menyasar petani kecil, melainkan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai lahan secara ilegal.
“Kami mendukung jika tujuannya untuk menindak perusahaan besar yang menguasai ribuan hektare hutan tanpa izin. Namun jika ada petani yang hidup dan bertani di dalam kawasan tersebut, harusnya bisa tetap bertani sambil menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.
Terkait eksekusi lahan oleh Satgas PKH, menurut Henry Saragih hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan resmi terkait penyitaan lahan milik anggota SPI, namun mereka terus memantau dan mendata perkembangan di lapangan.
SPI juga mendorong pemerintah segera merealisasikan janji reforma agraria, termasuk pembagian 800 ribu hektare lahan dan 1 juta hektare kawasan hutan kepada petani. (*)
